PARBOABOA,Jakarta
- Penunjukan
utusan khusus untuk Myanmar telah disetujui oleh para Menlu ASEAN untuk menyelesaikan
kasus kudeta militer yang masih menjadi fokus utama di negara tersebut.
Utusannya adalah Dato Erywan Yusof, menteri luar negeri
kedua Brunei Darussalam.
Sejak Senin (2/8), Menteri Luar Negeri Indonesia Retno
Marsudi terus mendesak penunjukan utusan khusus dalam pertemuan para menteri
luar negeri ASEAN.
Penunjukan utusan khusus ASEAN ini merupakan salah satu
bagian dari "lima poin konsensus" yang disepakati pada KTT Luar Biasa
ASEAN yang diadakan di Indonesia pada akhir April.
Utusan itu diharapkan dapat memfasilitasi mediasi dialog di
antara "semua pihak terkait" untuk mencari "solusi damai untuk
kepentingan rakyat," menurut konsensus.
Penunjukan ini merupakan komitmen konkret bahwa utusan
khusus akan segera memulai kerjanya dan melapor dalam pertemuan tingkat Menlu
pada September mendatang.
Dirjen Kerja Sama ASEAN, Sidharto R. Suryodipuro menegaskan
bahwa pembentukan joint komunike bukan merupakan bentuk pengakuan terhadap
junta militer Myanmar.
"Jadi, berbeda dengan AMM selama ini di mana di paragraf pembuka itu mengatakan 'We, The Ministers' tapi saat ini dimulai dengan 'The Meeting' jadi tidak ada pengakuan formal terhadap status para menteri," ujarnya.
