PARBOABOA, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia atau TNI Angkatan laut akan mengerahkan 12 Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI untuk mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan November 2022 mendatang.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono, usai memimpin upacara serah terima jabatan Panglima Komando Armada Republik Indonesia dari Laksamana Madya TNI Abdul Rasyid kepada Laksamana Muda TNI Heru Kusmanto, di Markas Komando Armada (Koarmada) I Selasa (27/09/2022).
“Sementara ini kita siapkan 12 KRI (untuk pengamanan KTT G20), nanti kemudian akan kami tunjuk Pangkoarmada II Laksda TNI TSNB Hutabarat sebagai komando pengendalian operasi (Kodal Ops) dalam rangka pengamanan di lautnya” ujarnya.
Yudo memaparkan bahwa pihaknya akan mematangkan persiapan dan terus melaporkan perkembangan pengamanan tersebut. Namun untuk saat ini, rencana pengamanan tersebut masih dalam pembahasan bersama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
“Kita siap, nanti dengan unsur yang digelar apakah nanti penggerakan unsur dari pangkalan atau menggunakan unsur gelar, ini masih dalam rapat,” tukasnya.
Nantinya, jelas Yudo, TNI AL juga akan turut mengatur tentang sektor perairan untuk penempatan KRI maupun kapal perang asing. Namun sejauh ini sudah ada kesepakatan internasional mengenai kedatangan kapal perang asing, demi mengamankan kepala negara mereka yang berkunjung ke suatu negara.
“Ini sudah menjadi kesepakatan internasional di mana di suatu negara yang melaksanakan kegiatan dan kapal asing yang akan mengamankan kepala negaranya di wilayah teritorial kita, ya kita yang akan mengatur untuk sektor patrolinya dari unsur-unsur tersebut,” imbuh dia.
Yudo mengatakan, pada waktu digelarnya KTT G20 nanti, memungkinkan adanya kapal perang asing dari masing-masing negara yang delegasinya ikut dalam KTT G20. Maka dari itu, pada waktu tersebut merupakan giliran negara kita Indonesia yang akan berpatroli untuk menjaga wilayah teritorial dari kapal perang asing.
“Karena ini wilayah teritorial Indonesia, ya tentunya kita yang akan mengendalikan mereka. Di sektor laut ini, kita akan atur dimana posisi kapal perang asing, dimana posisi KRI untuk melaksanakan patroli,” kata Yudo.
