PARBOABOA, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusulkan agar pegawai swasta dan pemerintah menerapkan work form home (WFH) selama seminggu setelah Lebaran, agar tidak terjadi kemacetan saat puncak arus balik yang diperkirakan terjadi mulai 8 Mei.
"Kita juga mengimbau untuk mengurai arus balik, khususnya bagi instansi- instasi baik itu swasta atau pemerintah yang masih memungkin untuk satu minggu ini, bisa melaksanakan aktivitas dengan menggunakan media yang ada ,seperti online maupun work from home," kata Kapolri di Bali, Kamis (5/5) lalu.
Sigit berharap agar anjurannya ini dapat segera dikoordinasikan antara karyawan dan perusahaan, agar aktivitas perusahaan tidak terganggu dan sekaligus menjadi solusi untuk mengurai kemacetan.
Usulan Kapolri ini mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.
Tjahjo mengatakan penerapan WFH ini tidak akan mengganggu urusan administrasi dan pelayanan pemerintahan, karena kini telah ada penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memungkinkan ASN bekerja secara fleksibel memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
Selain itu, WFH ini dapat juga dilakukan sebagai bentuk isolasi mandiri bagi para pegawai setelah mudik, terlebih karena saat ini Covid-19 masih menghantui.
"WFH juga bisa jadi kesempatan untuk isoman agar mencegah adanya pertambahan kasus Covid-19," ujar Tjahjo, Sabtu (7/5).
Selain MenPAN-RB, dukungan WFH selama seminggu ini juga disampaikan oleh anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Rahmad Handoyo. Dia berharap usulan Kapolri ini dapat segera dijadikan keputusan nasional demi kebaikan semua pihak.
"Terkait nasihat dan usul Kapolri, saya kira tidak sebatas saran. Saya setuju sekali apa yang disampaikan Pak Kapolri ya. Itu perlu dilakukan dalam bentuk kebijakan secara nasional antara Satgas COVID, Menaker, Polri, ya. Saya kira jadikan dalam bentuk keputusan agar dalam seminggu ini perusahaan-perusahaan karyawannya untuk bisa diizinkan WFH," ucapnya Jumat (6/5).
Untuk mengurai kemacetan saat puncak arus mudik, pemerintah sebenarnya sudah menerapkan berbagai langkah pencegahan, seperi pemberlakuan one way, hingga imbauan menggunakan jalan alternatif. Namun kemacetan tetap sulit untuk dihindari karena tingginya pemudik Lebaran tahun ini.
