PARBOABOA, Jakarta - Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengganti Komisaris Utama (Komut) dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina.
Menurutnya, pergantian itu layak untuk dilakukan karena keduanya terbukti tidak memiliki kemampuan dalam membenahi sistem keamanan dan keselamatan di wilayah kerjanya.
“Komut dan Dirut Pertamina sekarang layak diganti, karena terbukti tidak mampu membenahi sistem keamanan dan keselamatan di wilayah kerjanya. Padahal keduanya sudah diberi kesempatan berkali-kali,” kata Mulyanto dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (03/04/2023).
“Karena itu agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan, Saya berharap Presiden memerintahkan Menteri BUMN, Erick Thohir untuk mengganti Komut dan Dirut Pertamina,” sambungnya.
Saat ini, kata Mulyanto, Jokowi harus bersikap sebagai negarawan, yakni dengan memilih figur baru yang tepat untuk menempati jabatan Komut dan Dirut Pertamina.
Ia menyarankan agar figur tersebut nantinya haruslah memiliki pemahaman terhadap alur kerja Pertamina, baik secara strategis, manajerial, maupun teknis.
Selain itu, pejabat ini harus mampu berkoordinasi dengan institusi TNI dan Polri untuk mengamankan objek vital negara yang dikelola Pertamina.
"Sudahi pola-pola penunjukan calon pejabat Pertamina berdasarkan asas pertemanan,” tandasnya.
Diketahui, selama 1 bulan terakhir, terjadi 2 kali ledakan kilang minyak milik Pertamina.
Ledakan pertama terjadi di Depo Plumpang, Jakarta Utara pada Jumat, 3 Maret 2023 malam dengan menewaskan 33 orang serta membakar rumah-rumah milik warga yang berada di sekitar lokasi.
Sedangkan untuk ledakan kedua terjadi di kilang minyak Putri Tujuh, Kota Dumai, Riau, pada Sabtu, 1 Maret 2023 malam.
Menurut informasi dari Kepala Polda Riau, Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal, ada 9 korban dengan luka ringan yang terdampak akibat ledakan kilang minyak milik Pertamina tersebut.
