PARBOABOA, Jakarta - Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) kembali ramai disorot, menyusul pernyataan Partai Demokrat yang menyebut Anies Baswedan telah memilih Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi cawapresnya.
Dalam keterangannya, Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, menyebut partai besutan Surya Paloh itu telah melakukan kerja sama politik dengan menyetujui duet Anies Baswedan dan Cak Imin pada kontestasi Pilpres 2024.
Pasalnya, rencana deklarasi Anies dan Cak Imin akan dilakukan di salah satu hotel di Surabaya pada Sabtu (2/9/2023) mendatang.
Menurut Riefky, manuver tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan piagam koalisi yang sudah disepakati ketiga parpol, yakni NasDem, Demokrat dan PKS.
"Rentetan peristiwa yang terjadi adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang sudah disepakati oleh ketiga parpol," ungkap Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).
Tak hanya itu, Demokrat juga menuding Anies Baswedan melakukan pengkhianatan atas pernyataannya sendiri, yang selama ini sudah diberi mandat untuk memimpin koalisi perubahan.
Sebelumnya, kabar kerja sama politik antara NasDem dan PKB disampaikan juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said pada Rabu (30/8/2023).
Menurut Said, Anies telah menyetujui kerja sama politik kedua partai dan mengusung Cak Imin sebagai cawapres, setelah diputuskan secara sepihak oleh Ketua NasDem, Surya Paloh.
Batalnya AHY jadi Cawapres
Posisi AHY sebagai cawapres Anies Baswedan sebetulnya sudah final. Menurut Riefky, Anies secara personal sudah memilih AHY untuk mendampinginya sebagai cawapres pada Pilpres 2024.
Bahkan, mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah melakukan komunikasi secara personal dengan AHY pada 12 Juni 2023 lalu. Saat itu, melalui sambungan teleponnya, Anies mengaku memilih AHY setelah mendapat saran dari guru spiritualnya.
Tak hanya itu, komunikasi dengan AHY pun berlanjut ke meja pimpinan ketiga partai koalisi, yaitu Surya Paloh, AHY dan Ahmad Syaikhu, pada 14 Juni 2023. Anies juga berkomunikasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Majelis Syura PKS, Salim Segaf Al Jufri.
Dalam pertemuan tersebut, nama AHY yang disodorkan sebagai cawapres Anies Baswedan. Ketiga pimpinan partai pun tak menolak. Apalagi, AHY dinilai sudah memenuhi syarat yang diberikan koalisi.
Usai pertemuan itu, Tim 8 Koalisi Perubahan sempat merencanakan deklarasi pasangan calon yang akan diusung. Sayangnya, rencana tersebut batal dilaksanakan.
Menurut Riefky, batalnya rencana deklrasi itu karena Surya Paloh yang terus menunda waktu deklarasi. Hal ini, demikian Riefky, melanggar prinsip kesetaraan dalam koalisi.
Pekan lalu, ketiga partai koalisi sebenarnya sudah menyepakati soal deklarasi pasangan calon Anies Baswedan dan AHY pada awal September, setelah sebelumnya pada 24 Agustus 2023, Anies bertemu Surya Paloh dan SBY sehari setelahnya.
Bahkan, kata Riefky, Anies sempat menulis surat yang dibuat dengan tulisan tangan dan ditandatanganinya pada 25 Agustus untuk secara resmi meminang AHY sebagai cawapresnya.
Pada Rabu (30/8/2023), Partai Demokrat menerima kabar tak sedap setelah anggota Tim 8 Said Sudirman, menyampaikan keputusan bahwa cawapres pendamping Anies telah digeser ke Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Keputusan itu, demikian Riefky, dibuat Surya Paloh secara sepihak pada Selasa (29/8/2023) malam. Anies pun disebut dipaksa Paloh untuk menerima keputusan tersebut.
"Malam itu juga, Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu," ungkap Riefky.
Menurut Riefky, Keputusan yang dibuat Surya Paloh tanpa melibatkan dua anggota Koalisi Perubahan lainnya, yakni Partai Demokrat dan PKS.
