PARBOABOA, Jakarta – Wacana penyesuaian harga jual BBM di Indonesia dikritik oleh Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Dia meminta Pemerintah tidak terburu-buru mewacanakan kenaikan harga jual BBM, terutama jenis Pertalite.
Anggota DPR RI dari PKS itu menolak adanya penyesuaian harga jual BBM jenis Pertalite karena menurutnya pemerintah harus mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Menurut dia saat ini pandemi belum usai dan daya beli masyarakat masih lemah.
"Fraksi PKS pasti menolak rencana kenaikan harga jual BBM jenis Pertalite. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk itu, karena saat ini pandemi belum usai dan daya beli masyarakat lemah," kata Mulyanto di Jakarta, Jumat (29/10/2021).
Mulyanto menyoroti pemerintah yang selama ini dinilainya terlalu berpihak pada PT Pertamina dalam hal ketentuan harga jual BBM.
Secara umum, kata Mulyanto, PKS mendukung upaya Pertamina memperbaiki kondisi keuangan BUMN tersebut. Sebab pada prinsipnya perusahaan milik negara memang dibentuk untuk melayani masyarakat pada cabang-cabang usaha penting dan strategis, seperti sektor migas ini.
Mulyanto juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi kelangkaan BBM di sejumlah wilayah. Pemerintah dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diminta meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM.
Mulyanto menilai kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan BBM ini bisa dipahami sebab beberapa negara, seperti Inggris, China, India, termasuk Singapura sedang krisis energi.
“Tujuannya, agar pengelolaan sumber daya alam termasuk BBM benar-benar diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas. Jadi, BUMN dibentuk bukan sekedar untuk mencari untung, karena negara tidak berbisnis dengan rakyatnya. Kalau rakyat yang harus dikorbankan untuk ‘mensubsidi’ Pertamina, baik di saat harga BBM anjlok ataupun naik, agar Pertamina tidak rugi. Itu kan logika yang terbalik,” imbuh Mulyanto.
Sebelumnya diberitakan saat ini Pemerintah sedang mengkaji perubahan harga jual BBM jenis Pertalite akibat kenaikan harga minyak dunia.
Pemerintah menilai harga jual Pertalite saat ini Rp 7.650 tidak sesuai dengan harga keekonomian yang sudah mencapai harga Rp 11.000. Untuk mengurangi beban subsidi Pemerintah mewacanakan adanya penyesuaian harga jual Pertalite di masyarakat.
