PARBOABOA, Jakarta – Pemerintah merencanakan akan menggelontorkan anggaran infrastruktur sebesar Rp 392 triliun pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2023. Anggaran ini naik 7,75% dari tahun sebelumnya.
Rencana itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada penyampaian keterangan pemerintah atas UU APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (16/08/2022)
Jokowi berkata anggaran tersebut akan mengarahkan dan mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar; mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas; menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan; serta pemerataan infrastruktur dan akses TIK.
"Untuk mendukung target percepatan pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran skema pendanaan akan dilakukan melalui sinergi sisi pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta. Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan," terang Jokowi.
Kemudian, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) akan menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur.
Menurut Jokowi, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu modal yang penting dalam menghadapi ketidakpastian global. Di era pemerintahan Jokowi, pemerintah terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif.
"Pembangunan infrastruktur yang masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan," ungkapnya.
Pemerintah juga merencanakan alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 169,8 triliun pada APBN 2023. Nilai tersebut setara dengan 5,6% dari totak belanja negara, yaitu sebesar Rp 3.401,7 triliun.
Jokowi mengatakan, anggaran kesehatan akan difokuskan pada penanganan pandemi, dan percepatan penurunan stunting. Langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah perluasan cakuan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
"Anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN," ujar Jokowi.
Sebagai gambaran, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.230 triliun atau turun 3,11% dibandingkan target tahun ini sebesar Rp 2.301,6 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang denilai Rp 811.7 triliun.
