PARBOABOA, Jakarta - Tingginya harga minyak goreng menjadi masalah yang tak kunjung terselesaikan sejak awal tahun ini.
Tarik ulur aturan yang sudah diberlakukan oleh Kementrian Perdagangan justru melempem, tak mampu menyelesaikan masalah.
Presiden Jokowi akhirnya ikut mengeluarkan jurus untuk menyelesaikan persoalan minyak goreng ini, dengan menerbitkan larangan ekspor minyak goreng dan CPO sejak 28 April lalu. Larangan ini baru akan berhenti diberlakukan jika harga minyak turun ke harga Rp 14 ribu per liter.
Sudah 20 hari berlaku, harga minyak di pasaran mulai turun, namun masih diatas harga yang ditargetkan.
Sayangnya meski cukup mampu menekan harga minyak di pasaran, larangan ekspor ini justru menjadi masalah baru bagi petani sawit, karena menyebabkan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit jadi anjlok.
Desakan untuk mencabut larangan ekspor ini pun terus dilayangkan, salah satunya Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).
Apkasindo akan menggelar aksi demo untuk menuntut penghentian larangan eskpor minyak goreng dan CPO ini, Selasa (17/5).
Ketua Umum DPP Apkasindo, Gulat Manurung mengatakan, aksi akan digelar di Jakarta mulai pukul 09.00 WIB dengan titik aksi di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian RI dan Patung Kuda, untuk selanjutnya direncanakan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara.
Untuk peserta aksi di Jakarta, Gulat Manurung mengatakan seluruh peserta akan hadir menggunakan pakaian adat.
"Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing, kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia", ujarnya.
Tak hanya di Jakarta, aksi serupa akan digelar serentak di 146 kabupaten/kota DPD APKASINDO dari 22 provinsi, dari Aceh hingga Papua.
Ada 5 tuntutan yang akan dilayangkan dalam aksi ini, yaitu:
1. Menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70 persen di 22 provinsi sawit.
2. Meminta Presiden Jokowi untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.
3. Meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS kemasan sederhana (MGS Gotong Royong) dan untuk menjaga jangan sampai gagal, APKASINDO meminta memperkokoh jaringan distribusi minyak goreng sawit, terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan aparat TNI-Polri.
4. Pemerintah harus segera membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30 persen dikelola oleh koperasi untuk kebutuhan domestik. Ini dimaksudkan agar urusan ekspor diurus oleh perusahaan besar, sehingga kelangkaan MGS tidak bersifat musiman.
5. Meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS).
