PARBOABOA, Jakarta – Kepolisian Republik Indonesia bekerjasama dengan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) untuk mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal tersebut diungkapkan dengan pernyataan sikap saat pihak Polri dan IKN bersama di titik 0 Kilometer, Sabtu (15/10/2022).
"Hari ini, adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua. Hari ini muncul satu komitmen bersama antara masyarakat Adat Dayak Nasional dengan institusi Polri dan tentunya seluruh elemen bangsa yang lain, untuk terus mendukung pembangunan dan mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Nusantara dan ibu kota yang betul-betul bisa menjadi kebanggaan bagi Indonesia di mata dunia," kata Kapolri Listyo Sigit Purnomo saat konferensi pers setelah pernyataan sikap bersama IKN, hari ini Sabtu (15/10/2022).
Listyo menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat Adat Dayak serta seluruh elemen yang turut mendukung kebijakan dari program Ibu Kota Nusantara tersebut.
"Oleh karena itu kami berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Adat Dayak Nasional atas dukungannya untuk mendukung penuh proses pembangunan IKN," ujar Listyo.
Selain itu, Listyo juga memastikan bahwa pihak kepolisian akan terus menjaga dan meningkatkan kerjasama antara Polri dengan Majelis Adat Dayak Nasional dan organisasi lainnya.
Listyo menambahkan, program pembangunan ini merupakan program dari Presiden Jokowi dengan tujuan untuk menjamin pemerataan dan mengurangi kesenjangan antar masyarakat Indonesia. Karena dengan adanya kerjasama ini, dapat meningkatkan optimisme dan mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.
"Kita akan terus bersinergi, berkolaborasi dan mengawal agar proses pembangunan Ibu Kota Nusantara betul-betul bisa kita wujudkan. Dan ini tentunya adalah untuk mewujudkan salah satu visi menuju Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang siap untuk maju masuk ke Indonesia Emas tahun 2045," ucap Listyo.
Sebagai informasi, Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa semata.
