PARBOABOA, Jakarta - Terkendalinya kasus Covid-19 di Indonesia, menjadi kabar baik yang sudah dinanti-nantikan sejak tahun 2020 lalu.
Vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan dengan ketat, tak dapat dipungkiri menjadi faktor penting yang menyebabkan Indonesia dapat meredam lonjakan virus mematikan ini, bahkan setelah mudik besar-besaran bulan Mei lalu.
Seiring dengan melandainya kasus harian Covid-19 di Indonesia, pemerintah sudah mengambil rencana untuk menghentikan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan covid-19 dalam Rancangan APBN 2023.
Seperti yang sudah diketahui, dana PEN disediakan pemerintah sebagai solusi untuk mengurangi dampak pandemi terhadap perekonomian.
Dana PEN ini disalurkan melalui berbagai bantuan sosial yang terus mengalir, seperti diskon listrik, BLT UMKM, BLT Subsidi Gaji, Bansos Tunai, hingga Kartu Prakerja.
Untuk tahun 2020, pemerintah menyediakan anggaran dana PEN sebesar Rp695,2 triliun, kemudian Rp744,7 triliun pada 2021, sedangkan untuk tahun 2022 disediakan anggaran sebesar Rp455,62 triliun.
Setelah menghentikan penyaluran dana PEN, pemerintah akan fokus untuk mengurus dampak krisis global yang saat ini terjadi, seperti krisis pangan, energi dan keuangan.
Namun, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan program Kartu Prakerja tahun depan.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, meski Prakerja disalurkan setelah Covid-19 merebak di Indonesia, program ini nyatanya sudah dirancang sebelumnya.
"Kalau kartu prakerja itu kan program reguler. Cuma dalam rangka pandemi, digeser jadi semi bansos. Nanti kalau program reguler, tetap ada. Itu tadinya prakerja dimulai awal 2020," ujarnya, Jumat (10/6).
Kartu Prakerja awalnya dibentuk sebagai balai pelatihan bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, akhirnya dipercepat penyalurannya saat pandemi.
"Begitu mau mulai ternyata kena pandemi, sehingga shifting digeser jadi semi bantuan sosial (bansos). Kalau pandemi mulai melandai, kembali ke program reguler, yang tujuan utamanya adalah reskilling, upskilling tenaga kita," jelasnya.
Tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk program Kartu Prakerja. Jumlah ini turun dibandingkan tahun 2021 yang sebesar Rp20 triliun. Sedangkan untuk tahun depan nilai anggarannya belum ditetapkan.
Para penerima manfaat Kartu Prakerja menerima insentif sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan berturut-turut, namun sebelum insentif dicairkan peserta harus lebih dulu menyelesaikan pelatihan yang disediakan di platform-platform yang bekerja sama dengan Kartu Prakerja.
Sampai pada Juni 2022 ini, Prakerja telah dicairkan sampai Gelombang 32.
