PARBOABOA, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merespons kabar partai Keadilan Sejahtera (PKS) ditawari jabatan untuk posisi 2 menteri dengan catatan membatalkan dukungan untuk Anies Baswedan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tidak memberikan tanggapan secara tegas soal isu tersebut. Namun, dia hanya menerangkan bahwa terpenting saat ini adalah bagaimana cara mengatasi persoalan bangsa.
“Jadi yang terpenting adalah bagaimana sekarang kita mengatasi persoalan pokok bangsa. Semua bekerja sama, semua bergotong royong,” kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (28/10/2022).
Hasto mengatakan, untuk kontestasi pencalonan presiden dan wakil presiden telah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober 2023. Selain itu, ia meminta agar semua pihak untuk menunggu dan terlebih memfokuskan untuk membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sekarang.
“Kita tunggu momentum itu, dan mari kita berikan energi positif kita, bagi bangsa dan negara,” ujar Hasto.
Selain itu, saat ditanya apakah PDIP setuju jika PKS masuk dalam kabinet, ia tidak memberikan tanggapan lebih jauh. Kemudian, ia meminta semua pihak agar tidak bicara topik diluar isu Sumpah Pemuda 28 Oktober hari ini.
"Itu kita sumpah pemuda jangan berbicara hal-hal di luar persatuan dan kesatuan bangsa," kata Hasto.
Untuk diketahui, viral di media sosial isu PKS ditawari posisi dua menteri agar menarik dukungan mereka terhadap Anies Baswedan.
Penarikan dukungan itu sekaligus untuk menggagalkan Koalisi Perubahan yang sedang digagas Nasdem-Demokrat-PKS, di mana mereka setuju mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
Sementara itu, Juru Bicara PKS M Kholid membantah isu yang beredar tersebut. Kholid mengatakan, kabar PKS ditawari posisi dua menteri adalah hoaks.
Ia menjelaskan, hasil keputusan Musyawarah Majelis Syuro menegaskan bahwa PKS tetap di luar pemerintahan atau menjadi oposisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
