PARBOABOA, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah belum sampai pada keputusan untuk menutup Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun.
Hal ini disampaikan Mahfud MD pada Selasa, 4 Juli 2023 di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat.
Mahfud menyebut jika pemerintah belum pernah menutup sebuah pondok pesantren termasuk ponpes milik eks narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir yakni, Al Mukmin Ngruki.
Namun, lanjut dia, terkait pidana pribadi ponpes yang berada di Indramayu, Jawa Barat itu, pihaknya masih terus mempelajari.
Kini, Bareskrim Polri telah menaikkan kasus pimpinan Ponpes Al-Zaytun, yakni Panji Gumilang ke tingkat penyidikan.
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) mengaku bahwa rekomendasi pembekuan Ponpes Al-Zaytun telah dibahas.
Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag, Waryono Abdul Ghofur mengungkapkan jika pembahasan tersebut dilakukan dalam sebuah rapat.
Aliansi Santri Bakal Geruduk Ponpes Al-Zaytun
Aliansi Santri dan Rakyat Indonesia untuk Indramayu (Asri) bakal menggeruduk Ponpes Al-Zaytun pada Kamis, 6 Juli 2023.
Menurut informasi yang beredar, sebanyak 1.000 massa aksi akan mendatangi Ponpes Al-Zaytun pada pukul 09.00 WIB.
Koordinator Aksi, Muhammad Sholihin mengungkapkan jika 1.000 massa itu terdiri dari santri Cirebon, Babakan, santri dan masyarakat Indramayu, Kuningan, Bandung, Cianjur, Sumedang, Madura, Solo, serta Yogyakarta.
Sholinin menyebut, dalam aksi mendatang, pihaknya akan menyuarakan tujuh tuntutan yang di antaranya adalah menangkap dan mengadili Panji Gumilang, mengusut dugaan pencucian pimpinan ponpes, dan mengusut dugaan pelecehan seksual di Al-Zaytun.
Kemudian, tuntutan lainnya adalah meminta kejelasan atas gaji guru ponpes, meminta pemerintah untuk mengusut kasus dugaan mafia tanah yang dilakukan oleh pihak Al-Zaytun serta mendorong pemerintah untuk berlaku tegas menangani berbagai polemik yang terjadi di Al-Zaytun.
Editor: Maesa
