PARBOABOA, Jakarta – Pemerintah Indonesia dan Badan Kesehatan Dunia di bawah PBB (World Health Organization/WHO) membentuk pusat pelatihan multinegara untuk kesiapan operasional darurat kesehatan dan Tim Medis Darurat (Emergency Medical/EMT) di Universitas Pertahanan (Unhan) Republik Indonesia.
Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus di Bali, Selasa (15/11).
Penandatangan juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menko Polhukam datang mewakili Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang harus hadir di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Group of Twenty (G20).
Pada kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa kerja sama itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia, negara-negara Asia, dan negara di sekitarnya untuk dapat bertindak cepat ketika terjadi keadaan darurat.
"Memiliki tim medis darurat yang terampil adalah bagian dari solusi (saat keadaan darurat). Namun, melatih tim medis membutuhkan investasi yang substansial, fokus yang berkelanjutan, dan dukungan spesialis yang dapat diakses oleh semua negara secara mandiri," kata Prabowo dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (16/11).
Peningkatan kapasitas tim medis, kata Prabowo, akan membuat kerja sama multinegara menjadi vital. Oleh karena itu, pembentukan pusat pelatihan ini menjadi solusi bagi permasalahan kesenjangan penanganan pandemic di berbagai daerah, khususnya dalam kesiapan personel.
"Kita lebih aman dan kuat saat menyiapkan diri bersama-sama," ujar Prabowo.
Di kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa ancaman kesehatan yang disebabkan oleh penyakit merupakan masalah yang besar. Menurutnya, “perang” melawan penyakit harus dilakukan bersama-sama, seperti dalam mengatasi masalah pandemic Covid-19.
"Kita perlu belajar dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kementerian Pertahanan dalam melaksanakan manajemen penanganan pandemi yang dilakukan layaknya saat berperang," ujar Budi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pelatihan tim medis itu harus didukung secara penuh agar implementasi MoU bisa segera terlaksana dengan sukses. Dengan begitu, Indonesia punya kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat.
"Meningkatkan kapasitas dan kesiapan ini perlu dilakukan untuk menghadapi kemungkinan pandemi yang bisa terjadi di masa mendatang," ucap Mahfud.
Sebagai informasi, MoU yang ditandatangani itu memuat sejumlah kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan WHO berdasarkan langkah-langkah yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Hal ini juga sejalan dengan keputusan Presiden Jokowi untuk mengelola pandemi Covid-19 dan masalah kesehatan lain.
Adapun pelatihan tim medis multinegara ini nantinya diyakini memungkinkan Indonesia dan negara-negara lain untuk memiliki pelatihan pelengkap melalui paket pelatihan baru yang inovatif, termasuk melalui simulasi. Pelatihan juga akan mencakup berbagai bidang, seperti mengelola keadaan darurat kesehatan masyarakat, manajemen medis dan logistik, serta dampak medis, sosial, dan ekonomi keadaan darurat.
