PARBOABOA, Jakarta – Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto memastikan Badan Intelijen Negara (BIN) tidak berada di bawah Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Hal itu disampaikannya untuk menanggapi isu yang menyebut BIN berada di bawah Kemenhan usai pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat pimpinan (Rapim) Kemenhan 2023.
“Tidak, (BIN) tidak di bawah ke Kemhan. (Kemhan) diperintahkan oleh presiden untuk semacam koordinator, untuk membantu presiden menilai,” kata Prabowo kepada wartawan di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/01/2024).
Prabowo mengatakan, pihaknya hanya berperan sebagai koordinator untuk mengorkestrasi informasi yang diperoleh dan melaporkannya kepada presiden untuk dinilai dan menentukan arah kebijakan.
Sehingga, kata Prabowo, nantinya pemerintah pusat dapat membuat kebijakan yang tepat, sesuai dengan informasi yang diperoleh,
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Kemenhan mengorkestrasi informasi-informasi intelijen pertahanan dan keamanan uang selama ini dilakukan BIN, TNI, Polri serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
“Itu harus diorkestrasi sehingga menjadi sebuah informasi yang solid. Tiap-tiap informasi itu diberikan ke kita untuk membangun sebuah policy, kebijakan, itu saja kesimpulannya," ujar Jokowi dalam arahannya saat membuka Rapim Kemenhan di Jakarta, Rabu (18/01/2023).
Jokowi menilai bahwa informasi-informasi dari badan intelijen merupakan hal yang sangat vital dalam membantu pemerintah untuk membuat suatu kebijakan.
“Dengan demikian, saat kita memutuskan policy, memutuskan kebijakan itu betul, paling tidak mendekati benar. Jadi langkah kerja memang harus preventif terlebih dahulu. '(Misalnya) Ini hati hati, ini akan terjadi, kemungkinan akan terjadi seperti ini'. Jangan sudah kejadian saya baru diberi tahu. Informasi intelijen menjadi sangat vital sekali,” ucap orang nomor satu di Indonesia itu.
